Makassar, 25 September 2025 — Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dalam ajang Treasury Award KPPN Makassar II Tahun 2025 yang digelar di Ruang Layanan FO KPPN Makassar, Kamis (25/9), Satbrimob Polda Sulsel berhasil meraih peringkat kedua pada kategori LPJ Bendahara Terbaik lingkup wilayah kerja KPPN Makassar II periode semester I tahun 2025.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dansatbrimob Polda Sulsel, Kombes Pol. Muhammad Ridwan, S.I.K., M.H., bersama para pejabat instansi pemerintah dan mitra kerja KPPN Makassar II. Treasury Award sendiri merupakan agenda rutin yang digelar untuk memberikan apresiasi kepada satuan kerja dan mitra yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan keuangan negara secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol. Muhammad Ridwan menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasinya atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, capaian ini merupakan buah kerja keras seluruh personel Brimob Polda Sulsel yang selalu berkomitmen menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan.
“Penghargaan ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, terutama dalam pengelolaan administrasi dan keuangan yang sesuai aturan. Kami percaya bahwa transparansi adalah bagian penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian serta pelayanan kepada masyarakat” ujar Kombes Pol. Muhammad Ridwan.
Acara Treasury Award KPPN Makassar II Tahun 2025 berlangsung dengan khidmat dan penuh keakraban. Selain penyerahan penghargaan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara Kementerian Keuangan, aparat penegak hukum, serta instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.
Prestasi yang diraih Satbrimob Polda Sulsel ini menegaskan komitmen kepolisian, khususnya Brimob, untuk tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi teladan dalam pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional dan akuntabel.
